Category: HMIT (page 2 of 4)

kegiatan HMIT

OPREC HMIT 2015: MENCARI PENDAKI

“Belajarlah seperti saat mendaki gunung. Bukan soal menaklukan gunung, tapi cara kita menikmati proses untuk mendaki gunung tersebut.” D. A. Santosa.

“Bukan kita yang dibentuk oleh sejarah, tapi kita lah yang membuat sejarah.” Robi Rusliana.

Hello warga HMIT, apa kabar semuanya? Harapannya di tahun baru ini kita mempunyai semangat baru untuk terus berusaha memperbaiki diri. InsyaAllah. Oh iya, kabarnya Ketua HMIT 2015 terpilih sudah diumumkan ya? Siapakah gerangan? Sudah barang tentu adalah saudara kita Ahya Salam, bukan? Yap, pastinya.

Nah, sehubungan dengan agenda regenerasi kepengurusan HMIT, abang Ahya Salam sedang mencari partner untuk “Menuju Puncak” nih. Adakah di antara kita seorang yang memiliki semangat dan jiwa “Pendaki”? Yuk bergabung bersama Ahya Salam dalam kepengurusan HMIT 2015.

Apa saja kah yang perlu dipersiapkan sebelum kita bisa “Mendaki” bersama Ahya Salam? Persyaratan yang harus dipenuhi adalah: Mengikuti Rangkaian OPREC HMIT 2015, dengan cara:

  1. Mengisi Formulir Pendaftaran Calon Pengurus HMIT 2015
  2. Melakukan Registrasi Pendaftaran Calon Pengurus di bit.ly/oprec2015hmit NOTE: Pastikan kamu login dengan User ID IPB, satu username hanya diizinkan untuk mengisi formulir satu kali. Pastikan semua benar sebelum <Submit> formulir
  3. Mengirimkan Berkas Pendaftaran ke email: hmit.ipb@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Format nama file Formulir Pendaftaran: FORM_DEPARTEMEN PILIHAN 1_NAMA LENGKAP
  • Format nama file Pas Foto: FOTO_DEPARTEMEN PILIHAN 1_NAMA LENGKAP
  • Format nama file Foto KTM: KTM_DEPARTEMEN PILIHAN 1_NAMA LENGKAP
  • Semua file di atas disatukan dalam folder kemudian dibuat bentuk (*.rar) atau (*.zip), dengan format nama folder dan file: PENGURUS_DEPARTEMEN PILIHAN 1_NAMA LENGKAP
  • Subyek diberi keterangan DAFTARPENGURUS_DEPARTEMEN PILIHAN 1_NAMA LENGKAP
  1. Mengikuti interview pada salah satu waktu:
    1. Kamis 08 Januari 2015 pukul 16.00 – 18.00
    2. Sabtu 10 Januari 2015 pukul 17.00 – 20.00
  2. Berkas Pendaftaran paling lambat diterima pada tanggal 07 Januari 2015 pukul 23.59

Info lebih lanjut: Ahya Salam (0857 1089 2494)

 

Silahkan download filenya di bawah ini:

FORMULIR PENDAFTARAN

DEFINISI DAN TUGAS POKOK DEPARTEMEN DI HMIT 2015

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENGURUS HMIT 2015 (revisi)

Share/Bookmark

Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT) melalui Departemen Akademi dan Profesi (Akpro) berhasil melaksanakan rangkaian program penunjang Program Kreativitas Mahasiswa yang dicanangkan oleh Dikti. Alhasil, jumlah proposal yang berhasil dibuat mahasiswa Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (DITSL) merupakan jumlah terbanyak Usulan/Proposal Program di Fakultas Pertanian. Semoga dengan kuantitas ini tidak mengurangi kualitas program yang diusulkan mahasiswa DITSL. Sesuai dengan judul program yang dilaksanakan Departemen Akpro HMIT, “Soil PKM Road to PIMNAS 2015” dapat terlaksana. Amin.

https://www.youtube.com/watch?v=GcLashpv8aY

(RRAP/Joe)

Banjir: Konversi Lahan atau Politik?

Oleh : Wida Nindita / A14090007

Fenomena pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan makin marak terjadi. Kemudahan akses dan fasilitas menjadi keniscayaan bagi munculnya real estatebaru. Konservasi lahan bukannya tak ada. Namun, konflik kepentingan yang dibumbui dengan land rent sawah yang rendah mempermulus terjadinya peningkatan konversi lahan sawah secara signifikan. Menjual sawah dengan harga tinggi tentu lebih menguntungkan dibandingkan harus membanting tulang untuk sekedar menuai panen.

Penetapan perlindungan terhadap suatu tanah yang sekarang dikenal sebagai konservasi lahan, pertama kali dilakukan saat Preiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menandatangani “Act of Congress” pada tahun 1864. Penandatanganan dilakukan untuk melindungi Lembah Yosemite dan Mariposa Grove di Giant Sequoia.

Konsep konservasi seolah membawa angin segar bagi upaya pelestarian sumberdaya alam. Pandangan-pandangan optimis terhadap pembangunan berkelanjutan pun mulai muncul. Sayangnya, aplikasi tak semudah membuat teori. Penetapan UU no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai saat ini belum terlihat realisasinya. Permasalahan ini kembali pada kesigapan dan komitmen masing-masing daerah untuk melaksanakan aturan tersebut. Sementara itu, masih banyak kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan dan menetapkan rencana dasar tata ruangnya. Sebuah ironi yang nyata, karena dalam penetapan zonasi wilayah diperlukan rencana detail tata ruang. Jika naskah dasarnya saja belum ditetapkan, bagaimana melaksanakan peraturannya?

Kepemilikan lahan sawah bukan hanya soal ekonomi maupun produksi padi, tetapi juga politik dan investasi. Konversi tanah menjadi pusat industri, infrastruktur jalan raya, maupun perumahan paling mudah dilakukan di lahan sawah. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk merubah lahan sawah menjadi lahan terbangun. Lahannya datar, hanya perlu membuat pondasi dan meratakan tanah. Land rent sawah juga jauh lebih rendah dibandingkan lahan terbangun.

Munculnya pusat-pusat kegiatan baru tentu menambah nilai pendapatan daerah. Muncullah politik kepentingan yang menghadapkan penguasa pada dua pilihan, mempercepat peningkatan pendapatan daerah atau membela rakyatnya sendiri. Mempercepat pembangunan atau mempertahankan kelestarian lingkungan. Misleadingstrategi pembangunan seringkali menjadi penyebab degradasi lingkungan. Pengambilan keputusan tanpa pertimbangan yang matang akan memberikan dampak buruk bagi keberlanjutan lingkungan.

Memang sangat miris melihat satu-persatu komplek lahan sawah berubah menjadi lahan terbangun. Seiring bertambahnya luasan lahan terbangun, luasan daerah resapan air berkurang. Banjir pun datang dan kelangkaan air bersih meluas. Tanah mulai kehilangan fungsinya, bencana di mana-mana.

Musim penghujan yang identik dengan bencana banjir menjadi pengingat perlunya menjaga kelestarian alam. Bukan hanya karena penebangan hutan di hulu sungai, ketiadaan daerah resapan airlah yang menjadi penyebab utama banjir. Saat inilah kedaulatan suatu pemerintahan dipertanyakan. Regulasi yang ada hanya akan menjadi tulisan tanpa makna jika tanpa disertai upaya penegakan hukum. post by: Joe

Older posts Newer posts