Date: 24 October 2014

Banjir: Konversi Lahan atau Politik?

Oleh : Wida Nindita / A14090007

Fenomena pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan makin marak terjadi. Kemudahan akses dan fasilitas menjadi keniscayaan bagi munculnya real estatebaru. Konservasi lahan bukannya tak ada. Namun, konflik kepentingan yang dibumbui dengan land rent sawah yang rendah mempermulus terjadinya peningkatan konversi lahan sawah secara signifikan. Menjual sawah dengan harga tinggi tentu lebih menguntungkan dibandingkan harus membanting tulang untuk sekedar menuai panen.

Penetapan perlindungan terhadap suatu tanah yang sekarang dikenal sebagai konservasi lahan, pertama kali dilakukan saat Preiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menandatangani “Act of Congress” pada tahun 1864. Penandatanganan dilakukan untuk melindungi Lembah Yosemite dan Mariposa Grove di Giant Sequoia.

Konsep konservasi seolah membawa angin segar bagi upaya pelestarian sumberdaya alam. Pandangan-pandangan optimis terhadap pembangunan berkelanjutan pun mulai muncul. Sayangnya, aplikasi tak semudah membuat teori. Penetapan UU no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai saat ini belum terlihat realisasinya. Permasalahan ini kembali pada kesigapan dan komitmen masing-masing daerah untuk melaksanakan aturan tersebut. Sementara itu, masih banyak kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan dan menetapkan rencana dasar tata ruangnya. Sebuah ironi yang nyata, karena dalam penetapan zonasi wilayah diperlukan rencana detail tata ruang. Jika naskah dasarnya saja belum ditetapkan, bagaimana melaksanakan peraturannya?

Kepemilikan lahan sawah bukan hanya soal ekonomi maupun produksi padi, tetapi juga politik dan investasi. Konversi tanah menjadi pusat industri, infrastruktur jalan raya, maupun perumahan paling mudah dilakukan di lahan sawah. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk merubah lahan sawah menjadi lahan terbangun. Lahannya datar, hanya perlu membuat pondasi dan meratakan tanah. Land rent sawah juga jauh lebih rendah dibandingkan lahan terbangun.

Munculnya pusat-pusat kegiatan baru tentu menambah nilai pendapatan daerah. Muncullah politik kepentingan yang menghadapkan penguasa pada dua pilihan, mempercepat peningkatan pendapatan daerah atau membela rakyatnya sendiri. Mempercepat pembangunan atau mempertahankan kelestarian lingkungan. Misleadingstrategi pembangunan seringkali menjadi penyebab degradasi lingkungan. Pengambilan keputusan tanpa pertimbangan yang matang akan memberikan dampak buruk bagi keberlanjutan lingkungan.

Memang sangat miris melihat satu-persatu komplek lahan sawah berubah menjadi lahan terbangun. Seiring bertambahnya luasan lahan terbangun, luasan daerah resapan air berkurang. Banjir pun datang dan kelangkaan air bersih meluas. Tanah mulai kehilangan fungsinya, bencana di mana-mana.

Musim penghujan yang identik dengan bencana banjir menjadi pengingat perlunya menjaga kelestarian alam. Bukan hanya karena penebangan hutan di hulu sungai, ketiadaan daerah resapan airlah yang menjadi penyebab utama banjir. Saat inilah kedaulatan suatu pemerintahan dipertanyakan. Regulasi yang ada hanya akan menjadi tulisan tanpa makna jika tanpa disertai upaya penegakan hukum. post by: Joe

Share/Bookmark
MENDAKI

MENDAKI

“Berdiri di antara dua tebing bukanlah hal yang mudah dibandingkan harus mendaki pasti satu tebing terjal.”

 

ESSAY COMPETITION

DAFTAR dan IKUTILAH !!!

– Seminar Nasional “Teknologi Reklamasi lahan Pasca Tambang”
Minggu, 9 November 2014 @Auditorium Abdul Muis Nasution FATETA IPB

– Essay Competition “Teknologi reklamasi lahan pasca tambang”
*) sub tema 1 : Teknologi Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batu Bara dan Mineral
*) sub tema 2 : Aspek Lingkungan Penambangan Minyak dan Gas Bumi

Isi formulir online

‪#‎Semnas2014‬

follow us:

@SahabatVector @hmitipb @Dept_ITSL

find us on:

Vector Media

DITSL Facebook

DITSL site